Bekasi, 29 September 2026 –

Sekitar 600 hektare persawahan di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, masih mengalami keterbatasan pasokan air hingga akhir September 2026. Kondisi tersebut menghambat aktivitas petani dalam mengolah lahan dan melanjutkan musim tanam. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum kemudian mengoperasikan tiga unit pompa untuk mempercepat suplai air. Air mulai dialirkan melalui tiga jalur selang menuju persawahan terdampak.

Penanganan dilakukan setelah Menteri PU Dody Hanggodo mengecek langsung kondisi kekeringan di Kabupaten Bekasi. Dalam kunjungannya, Dody menemukan masih terdapat titik kekeringan meskipun laporan yang diterimanya sebelumnya menggambarkan kondisi sumber daya air relatif baik. Ia kemudian meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan BBWS Citarum memastikan penanganan dilakukan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi perhatian agar petani tidak semakin terdampak kemarau berkepanjangan.

BBWS Citarum mengalirkan air dari Stasiun Pompa Kiwing menuju persawahan melalui tiga jalur. Pelaksana Tugas Kepala BBWS Citarum Abdul Ghoni Majdi menyatakan pompanisasi dilakukan agar petani kembali mendapatkan pasokan air untuk mengolah sawah dan meneruskan musim tanam. Penanganan juga tidak hanya mengandalkan satu sumber air. Sungai Citarum turut dimanfaatkan untuk memperkuat suplai ke kawasan pertanian yang mengalami kekeringan.

Untuk mempercepat pengambilan air dari Sungai Citarum, pemerintah menyiapkan satu unit mobile pump berkapasitas 500 liter per detik. Dukungan juga diberikan BBWS Cilicis berupa dua unit pompa bergerak yang masing-masing memiliki kapasitas 80 liter per detik. Tambahan peralatan tersebut diharapkan mempercepat distribusi air menuju sekitar 600 hektare lahan terdampak. Kondisi di lapangan akan terus dipantau untuk menentukan kebutuhan penanganan berikutnya.

Kekeringan di Desa Karangharja menjadi bagian dari dampak kemarau yang lebih luas di Kabupaten Bekasi. Data Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga 23 September menunjukkan kekeringan telah berdampak terhadap 949 hektare lahan pertanian di 41 desa yang tersebar pada 13 kecamatan. Pada saat yang sama, krisis air bersih tercatat terjadi di 329 titik pada 50 desa di 14 kecamatan. Pebayuran sendiri tercatat memiliki 25 titik yang terdampak kekeringan.

Penanganan dampak kemarau juga dilakukan melalui distribusi air bersih kepada masyarakat. Hingga 23 September 2026 pukul 22.00 WIB, sebanyak 12.796.030 liter air bersih telah disalurkan ke berbagai wilayah Kabupaten Bekasi. Bantuan berasal dari BPBD Kabupaten Bekasi, Perumda Tirta Bhagasasi, PMI, serta berbagai instansi dan kelompok lainnya. Selain distribusi menggunakan armada tangki, bantuan berupa toren, sumur bor, dan fasilitas pengolahan air bersih turut diberikan kepada masyarakat terdampak.

BBWS Citarum selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola sumber daya air untuk menjaga pasokan menuju lahan pertanian. Layanan dan Posko Bencana Kekeringan juga dibuka agar masyarakat dapat melaporkan kebutuhan air maupun permasalahan infrastruktur sumber daya air. Pompanisasi di Pebayuran diharapkan membantu mempertahankan kegiatan pertanian sekaligus mencegah dampak kekeringan meluas pada musim tanam. Pemerintah akan menyesuaikan langkah berikutnya berdasarkan perkembangan kondisi air di lapangan.