Jakarta, 14 November 2026 – Nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menjadi perhatian dalam pembahasan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keduanya memperoleh tingkat preferensi cukup tinggi berdasarkan survei terbaru Lembaga Riset Publik (LRP) yang mengukur pandangan masyarakat terhadap sejumlah tokoh nasional. Dalam kelompok pimpinan lembaga negara, Puan memperoleh dukungan responden sebesar 21,4 persen, sementara Sultan mencatatkan 17,8 persen. Hasil tersebut dipaparkan di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026, ketika proses pengisian jabatan wakil presiden mulai memasuki tahapan politik dan ketatanegaraan setelah pengunduran diri Gibran.

Peneliti LRP Arwan Pranata menjelaskan bahwa Puan Maharani memperoleh penilaian dari responden berdasarkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan pengalaman dan posisi politiknya. Jabatan sebagai Ketua DPR RI, latar belakang keluarga politik, serta keterlibatannya dalam kepemimpinan PDI Perjuangan menjadi aspek yang disebut dalam penilaian tersebut. Puan juga dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan lembaga legislatif. Menurut hasil survei, kombinasi pengalaman tersebut menjadi pertimbangan sebagian responden ketika menilai figur yang dapat mengisi jabatan wakil presiden. Namun, angka preferensi tersebut merupakan gambaran pendapat responden, bukan keputusan mengenai pencalonan resmi.

Sultan Bachtiar Najamudin memperoleh angka preferensi 17,8 persen dalam kelompok yang sama. Sebagai Ketua DPD RI, Sultan memiliki latar belakang kepemimpinan yang berkaitan dengan representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Arwan menyampaikan bahwa responden mempertimbangkan posisi Sultan sebagai tokoh muda, pengalamannya di dunia usaha, serta perannya dalam membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional. Persoalan pembangunan wilayah, kebutuhan infrastruktur, dan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian dari konteks yang berkaitan dengan tugas DPD. Dalam survei tersebut, Sultan berada di atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang memperoleh preferensi sebesar 14,2 persen.

Survei LRP tidak hanya mengukur tokoh dari pimpinan lembaga negara, tetapi juga membagi figur potensial ke dalam enam kelompok berbeda. Pada kelompok menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh 19,3 persen, diikuti Yusril Ihza Mahendra sebesar 14,3 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen. Sementara itu, pada kelompok pimpinan partai politik pendukung pemerintah, Agus Harimurti Yudhoyono mencatatkan 22,3 persen, Bahlil Lahadalia 12,5 persen, dan Muhaimin Iskandar 7,4 persen. Pembagian tersebut dilakukan untuk menggambarkan pandangan responden terhadap figur dari latar belakang politik dan pemerintahan yang berbeda, sehingga persentase antar kelompok tidak dapat langsung dianggap sebagai satu peringkat nasional.

Pada kelompok mantan kandidat Pemilihan Presiden 2024, Anies Baswedan memperoleh preferensi sebesar 22,4 persen, disusul Mahfud MD dengan 18,5 persen dan Ganjar Pranowo sebesar 14,6 persen. Sementara itu, dalam kelompok tokoh yang berada di lingkungan terdekat Presiden Prabowo Subianto, Sufmi Dasco Ahmad mencatatkan 18,4 persen, Teddy Indra Wijaya 15,5 persen, dan Sugiono 9,4 persen. Untuk kelompok kepala daerah, survei mencatat Dedi Mulyadi memperoleh 33,7 persen, Sherly Tjoanda 19,4 persen, serta Pramono Anung 10,3 persen. Beragam hasil tersebut memperlihatkan perbedaan preferensi responden terhadap tokoh yang memiliki pengalaman di pemerintahan pusat, parlemen, partai politik, dan pemerintahan daerah.

LRP melaksanakan survei pada 27 Oktober hingga 5 November 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan distribusi responden secara proporsional. Penyelenggara survei melaporkan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metodologi tersebut menjadi bagian penting dalam memahami hasil pengukuran karena angka yang diperoleh merupakan estimasi berdasarkan jawaban responden. Selain itu, survei dilakukan sebelum pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026, sehingga hasilnya menggambarkan preferensi masyarakat pada periode pengumpulan data, bukan perubahan pendapat setelah proses pergantian wakil presiden memasuki tahapan resmi.

Pembahasan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri wakilnya pada Kamis, 12 November 2026. Setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat mulai mempersiapkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan sesuai ketentuan konstitusi. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden. Dalam rapat gabungan yang berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, MPR juga menetapkan agenda pemilihan pada 2 Desember 2026. Proses tersebut merupakan bagian dari tahapan ketatanegaraan yang harus dilalui sebelum seorang calon dapat ditetapkan untuk mendampingi Presiden hingga akhir masa jabatan pemerintahan.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, hasil survei lembaga riset tidak memiliki kekuatan untuk menentukan calon yang secara resmi diajukan. Presiden tetap memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, sedangkan MPR menjalankan proses pemilihan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pertimbangan politik, persyaratan konstitusional, serta proses verifikasi menjadi bagian penting sebelum keputusan akhir mengenai pengisian jabatan tersebut ditetapkan.

Munculnya nama Puan Maharani dan Sultan Bachtiar Najamudin dalam survei LRP menambah perhatian terhadap berbagai figur yang dibicarakan dalam proses pergantian wakil presiden. Puan memperoleh preferensi 21,4 persen dan Sultan 17,8 persen pada kelompok pimpinan lembaga negara, sementara sejumlah tokoh lain mencatatkan angka berbeda dalam kelompok masing-masing. Meski demikian, hasil tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kepastian bahwa keduanya akan diajukan oleh Presiden Prabowo. Perkembangan selanjutnya bergantung pada keputusan pengajuan calon dan proses pemilihan di MPR. Hingga adanya pengumuman resmi, seluruh nama yang muncul dalam survei tetap berada dalam ranah penjaringan dan pembahasan publik, bukan penetapan sebagai calon wakil presiden.