Jakarta, 25 Mei 2026 – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan literasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang inklusif agar dapat diakses secara merata oleh penyandang disabilitas di Indonesia. Menurutnya, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam berbagai sektor kehidupan, teknologi AI kini mulai digunakan untuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga aktivitas sehari-hari, sehingga akses terhadap pemahaman teknologi tersebut menjadi semakin penting. Lestari menilai penyandang disabilitas tidak boleh tertinggal dalam arus transformasi digital yang tengah berkembang secara global. Oleh karena itu, pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta didorong bekerja sama menciptakan sistem pembelajaran AI yang ramah dan mudah diakses.

Dalam keterangannya, Lestari menekankan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat pemberdayaan yang membuka lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas, bukan justru memperlebar kesenjangan akses informasi. Ia menyebut literasi AI dapat membantu meningkatkan kemandirian, keterampilan kerja, hingga peluang ekonomi bagi kelompok disabilitas apabila didukung dengan fasilitas yang memadai. Namun hingga saat ini, masih terdapat tantangan besar terkait aksesibilitas teknologi, termasuk minimnya materi pembelajaran yang dirancang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Karena itu, pengembangan kurikulum dan platform digital inklusif dinilai menjadi langkah penting yang harus segera diperkuat. Lestari juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi bantu seperti pembaca layar, fitur suara, dan desain antarmuka yang lebih adaptif.

Sejumlah pegiat disabilitas menyambut baik dorongan tersebut dan menilai literasi AI memang harus menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia di era digital. Mereka menilai perkembangan teknologi kecerdasan buatan dapat membuka kesempatan baru bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan maupun dunia kerja. Misalnya, teknologi AI dapat membantu penerjemahan bahasa isyarat, navigasi bagi tunanetra, hingga sistem pembelajaran personal yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Namun di sisi lain, mereka juga mengingatkan bahwa tanpa akses yang inklusif, perkembangan teknologi justru berisiko menciptakan ketimpangan baru di masyarakat. Karena itu, keterlibatan komunitas disabilitas dalam perancangan kebijakan dan teknologi dinilai sangat penting.

Pengamat teknologi dan pendidikan menilai literasi AI akan menjadi salah satu keterampilan dasar yang semakin dibutuhkan di masa depan. Mereka menyebut negara-negara di dunia kini mulai memperluas akses pendidikan teknologi kepada kelompok rentan agar transformasi digital berjalan lebih merata. Dalam konteks Indonesia, pendekatan inklusif dianggap penting mengingat jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar dan memiliki kebutuhan beragam. Selain aspek pendidikan, dukungan infrastruktur digital dan pelatihan tenaga pendidik juga dinilai perlu diperkuat agar pembelajaran AI dapat diakses lebih luas. Pemerintah didorong untuk memastikan bahwa kebijakan transformasi digital tidak hanya fokus pada percepatan teknologi, tetapi juga menjamin keadilan akses bagi seluruh masyarakat.

Lestari berharap penguatan literasi AI inklusif dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan masyarakat digital yang lebih adil dan setara. Ia menilai keterlibatan penyandang disabilitas dalam perkembangan teknologi akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional di masa mendatang. Pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas teknologi, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan mampu membangun kolaborasi untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih terbuka dan inklusif. Dengan dukungan yang tepat, penyandang disabilitas diyakini memiliki peluang besar untuk berkembang dan berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa transformasi teknologi di Indonesia benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.