Jakarta, 8 Mei 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konsultasi terkait penguatan tata kelola dan sistem pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial.

Kedatangan keduanya disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan program bantuan sosial pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementerian Sosial dan KPK membahas berbagai aspek pengawasan, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa hingga mekanisme distribusi bantuan sosial agar berjalan lebih akuntabel.

Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan seluruh program sosial pemerintah dapat dijalankan secara bersih, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun sistem pengawasan yang kuat karena anggaran bantuan sosial menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.

Sementara itu, Agus Jabo menyebut konsultasi dengan KPK menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem kerja internal kementerian agar lebih profesional dan terhindar dari praktik korupsi.

KPK dikabarkan memberikan sejumlah masukan terkait penguatan pengawasan internal, transparansi proses pengadaan, serta penggunaan sistem digital untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.

Selain membahas tata kelola pengadaan, pertemuan tersebut juga menyinggung penguatan integritas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial.

Pengamat kebijakan publik menilai langkah koordinasi antara Kementerian Sosial dan KPK merupakan sinyal positif dalam upaya memperbaiki tata kelola birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.

Isu pengelolaan bantuan sosial sendiri memang menjadi perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir setelah muncul sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggaran bantuan masyarakat.

Karena itu, penguatan sistem pengawasan dan transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

KPK selama ini terus mendorong kementerian dan lembaga negara untuk memperbaiki sistem pengadaan serta memperkuat pencegahan korupsi melalui pengawasan berbasis teknologi dan akuntabilitas internal.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari peningkatan kerja sama antara Kementerian Sosial dan KPK dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih bersih dan profesional.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara agar seluruh program sosial dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.