Jakarta, 20 Mei 2026 – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pers memiliki posisi penting sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan penguatan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda yang membahas peran media dalam memperluas kesadaran publik terhadap isu-isu kemanusiaan dan demokrasi. Menurut Pigai, keberadaan pers yang independen dan profesional sangat diperlukan untuk memastikan keterbukaan informasi, pengawasan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus komunikasi digital yang semakin cepat, media disebut tetap memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas informasi publik. Isu hubungan antara pers dan HAM kini semakin relevan karena media dinilai memiliki pengaruh kuat dalam membentuk kesadaran sosial masyarakat.

Pengamat komunikasi menjelaskan bahwa pers selama ini berfungsi tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan dan ruang kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Dalam konteks HAM, media memiliki peran penting untuk mengangkat berbagai persoalan kemanusiaan, memberi ruang bagi kelompok rentan, dan membantu masyarakat memahami hak-hak mereka secara lebih luas. Oleh sebab itu, kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis sering dianggap sebagai bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Tanpa media yang bebas dan bertanggung jawab, akses masyarakat terhadap informasi yang objektif dinilai akan semakin terbatas.

Pigai menilai kerja sama antara pemerintah dan pers perlu dibangun secara sehat demi mendukung pembangunan yang menghormati nilai kemanusiaan. Pengamat kebijakan publik menjelaskan bahwa media dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi kebijakan sekaligus menjadi sarana kritik konstruktif terhadap berbagai persoalan sosial. Dalam era digital, tantangan terbesar media tidak hanya soal kebebasan, tetapi juga menjaga akurasi dan kualitas informasi di tengah maraknya hoaks serta disinformasi. Oleh sebab itu, penguatan profesionalisme jurnalistik dianggap semakin penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media.

Di sisi lain, pengamat sosial menilai perkembangan media digital membuat masyarakat kini lebih mudah mengakses berbagai informasi mengenai isu HAM baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun kecepatan arus informasi juga membawa risiko penyebaran informasi yang tidak terverifikasi apabila tidak diimbangi literasi media yang baik. Dalam situasi seperti ini, pers profesional dinilai tetap memiliki posisi penting sebagai sumber informasi terpercaya yang dapat membantu masyarakat memahami fakta secara objektif dan berimbang.

Pernyataan Natalius Pigai mengenai pers sebagai mitra strategis pembangunan HAM kini menjadi perhatian karena menegaskan pentingnya kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga nilai demokrasi dan kemanusiaan. Banyak pihak berharap hubungan yang sehat antara pers dan institusi negara dapat membantu memperkuat keterbukaan informasi serta perlindungan hak-hak masyarakat di Indonesia. Pengamat komunikasi menilai media yang independen, profesional, dan bertanggung jawab akan tetap menjadi elemen penting dalam perkembangan demokrasi modern di era digital saat ini.