Jakarta, 8 September 2026 – Indonesia membawa agenda penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dalam Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC atau 32nd APEC SME Ministerial Meeting di Guangzhou, China. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan kebijakan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk memperbesar jumlah pembiayaan yang diterima pelaku usaha, tetapi juga memastikan pembiayaan mampu meningkatkan kapasitas, ketahanan, dan skala bisnis. Indonesia menjadikan forum tersebut sebagai kesempatan berbagi pengalaman mengenai pengembangan ekosistem kewirausahaan dengan negara-negara anggota APEC. Pembiayaan inklusif, penguatan sektor produktif, pemberdayaan wirausaha perempuan, serta integrasi program UMKM menjadi sejumlah agenda yang disampaikan. Pemerintah ingin UMKM Indonesia semakin kompetitif sekaligus mampu terhubung dengan rantai pasar regional dan global.

Maman menjelaskan keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya dana yang berhasil disalurkan. Pemerintah juga melihat apakah pembiayaan tersebut mampu mendorong UMKM tumbuh, semakin tangguh, dan bergerak menuju tingkat pengembangan usaha yang lebih tinggi. Pendekatan tersebut menjadi penting karena UMKM memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Akses modal yang semakin luas perlu diikuti peningkatan produktivitas, kualitas produk, manajemen usaha, dan kemampuan memperluas pasar. Dengan demikian, pembiayaan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Salah satu instrumen utama yang dibawa Indonesia dalam pembahasan tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sepanjang 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun dan diberikan kepada sekitar 4,5 juta UMKM. Pemerintah mencatat 60,5 persen dari penyaluran KUR pada periode tersebut masuk ke sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur. Porsi tersebut menjadi yang tertinggi dalam kurun 10 tahun terakhir. Pemerintah menilai peningkatan pembiayaan pada sektor produktif dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Penguatan penyaluran KUR berlanjut sepanjang 2026. Hingga 24 Agustus 2026, realisasi KUR telah mencapai sekitar Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur. Menariknya, sebanyak 51 persen penyaluran tersebut diberikan kepada wirausaha perempuan. Besarnya porsi tersebut menunjukkan perempuan memiliki posisi semakin penting dalam aktivitas kewirausahaan nasional. Pemerintah ingin akses pembiayaan bagi kelompok tersebut terus diperluas sehingga semakin banyak usaha yang dapat berkembang dari skala mikro menuju skala yang lebih besar.

Selain KUR, pemerintah tengah melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau Mekaar. Program yang banyak menyasar perempuan tersebut diarahkan agar menyediakan pembiayaan dengan biaya yang semakin terjangkau. Tingkat pembiayaan Mekaar yang sebelumnya berada pada kisaran 20 hingga 25 persen ditargetkan dapat turun menjadi sekitar 8 persen mulai tahun ini. Penurunan tersebut diharapkan mengurangi beban pelaku usaha sekaligus memberikan ruang lebih besar untuk mengembangkan modal dan meningkatkan kapasitas produksi. Transformasi Mekaar menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperluas pembiayaan inklusif.

Agenda UMKM naik kelas juga dijalankan melalui penguatan program PRO-KESRA Produktif. Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk melahirkan wirausaha baru, tetapi juga meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang sudah berjalan. Pemerintah menargetkan program tersebut dapat mendukung sekitar 10 juta orang untuk berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Pendekatan tersebut diharapkan mengurangi fragmentasi program pemberdayaan UMKM yang selama ini tersebar di berbagai instansi. Pelaku usaha nantinya diharapkan mendapatkan jalur pengembangan yang lebih jelas mulai dari pembiayaan hingga peningkatan kapasitas.

Penguatan ekosistem kewirausahaan nasional juga memperoleh landasan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi tersebut menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam menjalankan kebijakan kewirausahaan secara lebih terkoordinasi. Pemerintah menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8 persen pada 2045. Namun, peningkatan jumlah wirausaha tetap harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha. Pemerintah tidak ingin pertumbuhan kewirausahaan hanya menghasilkan banyak usaha baru tanpa kemampuan bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Untuk mendukung integrasi program, pemerintah juga mengembangkan SAPA UMKM sebagai platform yang menghubungkan berbagai layanan bagi pelaku usaha. Platform tersebut dirancang mencakup pendataan, akses program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat. Integrasi data dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada kelompok usaha yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi kemungkinan tumpang tindih program. Pelaku UMKM juga diharapkan lebih mudah mengetahui fasilitas yang tersedia sesuai tahapan perkembangan usahanya. Digitalisasi layanan menjadi bagian dari transformasi ekosistem UMKM nasional.

Agenda yang disampaikan Indonesia sejalan dengan pembahasan lebih luas dalam pertemuan menteri UMKM APEC di Guangzhou. Negara-negara anggota menyoroti pentingnya inovasi, adopsi teknologi, kecerdasan buatan, pengembangan keterampilan digital, serta akses pembiayaan untuk membuat usaha kecil semakin kompetitif. UMKM merupakan lebih dari 97 persen kelompok usaha di kawasan Asia-Pasifik sehingga perkembangannya memiliki pengaruh besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Teknologi dipandang dapat membantu usaha kecil meningkatkan efisiensi, menjangkau konsumen baru, serta masuk ke rantai pasok regional. Namun, akses teknologi tetap perlu disertai peningkatan keterampilan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kehadiran Indonesia di Guangzhou juga berlangsung bersamaan dengan upaya memperluas akses pasar internasional bagi produk UMKM. Indonesia menjadi co-host country dalam China International Small and Medium Enterprises Fair (CISMEF) 2026 yang digelar pada 3–6 September. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan pembeli, distributor, investor, dan calon mitra bisnis internasional. Partisipasi dalam pameran global menjadi salah satu jalan agar konsep UMKM naik kelas tidak berhenti pada peningkatan kapasitas di dalam negeri. Pelaku usaha juga perlu memperoleh kesempatan memperluas pasar dan membangun jaringan bisnis lintas negara.

Indonesia melalui berbagai agenda tersebut ingin menempatkan UMKM sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi jangka panjang. Pembiayaan melalui KUR dan Mekaar menjadi fondasi, sementara inkubasi, digitalisasi, penguatan produktivitas, dan perluasan pasar menjadi tahapan berikutnya agar usaha dapat terus berkembang. Pemerintah menargetkan UMKM tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga semakin inovatif, tangguh, inklusif, dan mampu bersaing di pasar internasional. Forum APEC di China sekaligus menjadi ruang bagi Indonesia untuk menawarkan pengalaman kebijakan sekaligus mempelajari praktik dari negara anggota lainnya. Dengan ekosistem yang semakin terintegrasi, UMKM diharapkan dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja nasional.