Jakarta, 6 Mei 2026 – Komisi Kepolisian Nasional dan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan pentingnya penerapan jenjang karier yang lebih jelas dan transparan dalam proses penentuan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri di masa mendatang.
Rekomendasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme institusi kepolisian sekaligus menciptakan sistem regenerasi kepemimpinan yang lebih terukur, objektif, dan berbasis kompetensi.
Menurut KPRP, pola pembinaan karier yang jelas akan memberikan kepastian bagi para perwira tinggi Polri dalam meniti jenjang kepemimpinan. Selain itu, sistem tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian.
KPRP menilai proses penentuan calon Kapolri sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan faktor senioritas, tetapi juga rekam jejak, integritas, kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta pengalaman dalam menangani berbagai persoalan strategis nasional.
Dengan sistem karier yang lebih terstruktur, setiap anggota Polri diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan prestasi dan kapasitas profesional yang dimiliki.
Selain itu, KPRP juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap proses pembinaan karier di tubuh Polri agar regenerasi kepemimpinan dapat berjalan sehat dan sesuai kebutuhan institusi di masa depan.
Menurut pengamat kepolisian, kepastian pola karier sangat penting untuk menjaga stabilitas internal organisasi sekaligus meningkatkan motivasi anggota dalam menjalankan tugas secara profesional.
Mereka menilai sistem yang transparan dapat meminimalkan potensi munculnya persepsi negatif terkait promosi jabatan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Dalam rekomendasi tersebut, KPRP juga mendorong adanya penguatan sistem penilaian berbasis kinerja dan integritas sehingga proses seleksi calon pimpinan Polri benar-benar mencerminkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan masyarakat.
Di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks, figur Kapolri dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum, serta transformasi kelembagaan kepolisian.
Karena itu, proses penentuan calon Kapolri dianggap harus dilakukan secara matang dan berorientasi jangka panjang agar mampu menghasilkan pemimpin yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Sejumlah pihak juga berharap reformasi sistem karier di lingkungan Polri dapat berjalan konsisten sehingga institusi kepolisian semakin modern, akuntabel, dan dipercaya publik.
KPRP menegaskan bahwa pembenahan jenjang karier bukan hanya soal pergantian pimpinan semata, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kualitas institusi kepolisian secara menyeluruh demi menghadapi tantangan keamanan nasional yang terus berkembang.







