Jakarta, 6 Mei 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya penguatan keamanan siber dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna melindungi data dan menjaga stabilitas layanan digital pemerintah.

Pemerintah menilai transformasi digital di sektor pemerintahan harus diiringi dengan sistem perlindungan keamanan siber yang kuat agar berbagai layanan publik berbasis teknologi dapat berjalan aman, efektif, dan terpercaya.

Menurut Kemenko Polkam, ancaman siber saat ini berkembang semakin kompleks dan dapat menyasar berbagai sektor strategis, termasuk sistem administrasi pemerintahan, layanan publik, hingga infrastruktur digital nasional.

Karena itu, penguatan keamanan siber dinilai menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung implementasi SPBE yang kini terus dikembangkan di berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Kemenko Polkam menjelaskan bahwa penerapan SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta memperkuat integrasi data antarlembaga. Namun di sisi lain, digitalisasi juga meningkatkan risiko serangan siber apabila sistem pengamanan tidak diperkuat secara maksimal.

Pemerintah menilai perlindungan data masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam proses transformasi digital. Kebocoran data maupun gangguan terhadap sistem layanan publik dapat berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi negara.

Untuk itu, pemerintah mendorong seluruh lembaga dan instansi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan digital, termasuk melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan sistem pengawasan teknologi informasi.

Selain penguatan teknis, Kemenko Polkam juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman siber yang sifatnya lintas sektor dan dapat terjadi kapan saja.

Pengamat teknologi informasi menilai keamanan siber kini menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional karena hampir seluruh aktivitas pemerintahan modern bergantung pada sistem digital dan jaringan informasi.

Mereka menyebut serangan siber tidak hanya berdampak pada kerugian data, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pelayanan publik, sistem ekonomi, hingga keamanan nasional apabila menyerang infrastruktur penting negara.

Di tengah percepatan transformasi digital, masyarakat juga diimbau meningkatkan kesadaran terhadap keamanan data pribadi dan penggunaan teknologi secara aman untuk mengurangi risiko penyalahgunaan informasi.

Pemerintah memastikan pengembangan SPBE akan terus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, integrasi sistem, dan perlindungan data agar pelayanan publik digital di Indonesia semakin modern sekaligus aman dari ancaman siber.

Dengan penguatan keamanan siber yang berkelanjutan, pemerintah berharap implementasi SPBE dapat berjalan optimal dan mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan terpercaya di era digital.