Jakarta, 30 September 2026 – Pemerintah bersama sektor swasta terus memperkuat kolaborasi untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dukungan tidak hanya diberikan melalui pembiayaan, tetapi juga mencakup pelatihan, digitalisasi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan bersaing di pasar nasional hingga global. Pemerintah juga mendorong perusahaan besar membuka ruang kemitraan yang memungkinkan UMKM masuk ke dalam rantai pasok. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pengembangan UMKM berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada pemberian modal.

Salah satu bentuk kolaborasi terbaru dilakukan melalui program pengembangan kewirausahaan yang melibatkan pemerintah daerah dan sektor swasta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), misalnya, menggelar Bootcamp UMKM Untuk Indonesia 2026 pada 29 September. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mempersiapkan produk UMKM agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Pendampingan menjadi penting karena pelaku usaha tidak hanya membutuhkan akses penjualan, tetapi juga peningkatan kemampuan dalam pengelolaan bisnis. Sinergi pemerintah dan swasta dinilai dapat mempercepat proses tersebut karena masing-masing memiliki jaringan, sumber daya, dan keahlian yang berbeda.

Dari sisi pemerintah, perluasan pembiayaan tetap menjadi salah satu instrumen utama untuk membantu UMKM berkembang. Pada 2026, plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditetapkan sebesar Rp290,6 triliun dan realisasi hingga akhir Juli telah mencapai Rp180,9 triliun kepada sekitar 2,82 juta debitur. Pemerintah juga menyediakan pembiayaan Ultra Mikro dengan plafon hingga Rp20 juta untuk menjangkau pelaku usaha pada lapisan yang belum terlayani pembiayaan komersial secara optimal. Hingga 16 Agustus 2026, pembiayaan Ultra Mikro telah menjangkau 15,3 juta debitur dengan total penyaluran Rp67,2 triliun di 510 kabupaten dan kota. Berbagai instrumen tersebut diarahkan untuk memperbesar kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan kapasitas dan menjaga keberlangsungan bisnis.

Meski demikian, pemerintah menilai pembiayaan saja belum cukup untuk membuat UMKM benar-benar naik kelas. Kemitraan dengan perusahaan besar dapat memberikan kepastian pasar sekaligus mendorong peningkatan standar produk, tata kelola, teknologi, dan manajemen. Ketika UMKM terhubung dengan rantai pasok korporasi, pelaku usaha juga mempunyai kesempatan membangun rekam jejak bisnis yang lebih kuat. Rekam jejak tersebut selanjutnya dapat meningkatkan kelayakan UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Karena itu, pemerintah mendorong korporasi tidak hanya menjalankan program pelatihan, tetapi juga memberikan akses nyata terhadap pasar dan rantai pasok.

Digitalisasi menjadi pilar lain yang terus diperkuat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Pemerintah mencatat pengguna QRIS telah mencapai 66 juta dengan sekitar 44 juta gerai merchant, sementara transaksi digital dapat membentuk rekam jejak usaha yang kemudian dimanfaatkan dalam proses penilaian kredit. Pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan juga didorong untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas, membaca kebutuhan pasar, dan menemukan peluang bisnis baru. Pemerintah turut mengembangkan SAPA UMKM sebagai layanan digital terpadu yang mencakup pendataan, legalitas, pengembangan kapasitas hingga akses terhadap berbagai program. Digitalisasi dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai kanal transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem usaha yang lebih terintegrasi.

Sektor swasta pada saat bersamaan mempunyai peran strategis dalam menyediakan pelatihan, pendampingan, pembiayaan hingga jaringan pemasaran. Kolaborasi dengan perusahaan dapat membantu UMKM memahami standar kualitas yang dibutuhkan untuk memasuki pasar modern dan ekspor. Di sejumlah daerah, lembaga keuangan juga mulai mengombinasikan pembiayaan dengan pelatihan penjualan melalui marketplace agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal. BTN, misalnya, mencatat 2.957 UMKM di Palu telah bergabung dalam Bale Merchant UMKM untuk mendukung transaksi digital, sementara 21 debiturnya tercatat telah naik kelas. Pendekatan yang menggabungkan modal, peningkatan kapasitas dan akses pasar menjadi salah satu pola yang terus dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan usaha.

Penguatan UMKM ke depan membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perusahaan besar, platform digital, dan pelaku usaha sendiri. Pemerintah menargetkan akses pembiayaan semakin luas sekaligus mendorong UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan mempertahankan pasar yang telah diperoleh. Sektor swasta dapat memperkuat proses tersebut melalui kemitraan, transfer teknologi, pendampingan manajemen serta pembukaan akses rantai pasok. Sementara itu, pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas produk, tata kelola, kemampuan digital dan konsistensi produksi agar mampu memanfaatkan peluang yang tersedia. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat UMKM tidak hanya bertahan sebagai penopang ekonomi domestik, tetapi berkembang menjadi usaha yang semakin produktif dan kompetitif.