Jakarta, 7 September 2026 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dengan luas area terdampak mencapai sekitar 458 hektare. Kebakaran terutama terjadi di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang berada di sekitar wilayah IKN. Hingga Senin, api dilaporkan belum sepenuhnya berhasil dipadamkan dan tim gabungan masih melakukan penanganan di lapangan. BNPB mengerahkan satuan tugas darat untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api menyebar menuju kawasan lain. Operasi udara menggunakan helikopter water bombing juga dilakukan untuk membantu menjangkau titik yang sulit dicapai melalui jalur darat. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran tersebut karena lokasinya berdekatan dengan kawasan pembangunan ibu kota baru. Upaya pemadaman akan terus dilakukan sampai seluruh titik api dinyatakan terkendali.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan perkembangan tersebut ketika mengikuti rapat terbatas penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual pada Senin. Dalam laporannya, Suharyanto menyebut kebakaran seluas 458 hektare di Bukit Soeharto masih berada dalam proses penanganan. BNPB memberikan dukungan kepada petugas di lapangan melalui operasi darat dan udara. Helikopter water bombing digunakan untuk menjatuhkan air pada titik-titik kebakaran yang masih aktif maupun kawasan yang berpotensi mengalami perluasan api. Tim darat kemudian melakukan penyisiran untuk memastikan material yang telah disiram tidak kembali terbakar. Kombinasi kedua metode tersebut diperlukan karena pemadaman melalui udara saja belum cukup untuk memastikan api benar-benar mati. Pemerintah juga terus memantau kondisi cuaca yang dapat memengaruhi arah serta kecepatan penyebaran kebakaran.

Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus setelah menerima laporan mengenai kebakaran yang terjadi di sekitar IKN. Ia meminta BNPB dan seluruh satuan tugas meningkatkan pengerahan sumber daya agar api tidak bergerak menuju kawasan inti ibu kota baru. Menurut Presiden, lokasi kebakaran yang berdekatan dengan IKN membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi dibandingkan kebakaran yang berada jauh dari kawasan strategis. Prabowo meminta aset penanganan tambahan segera dikerahkan apabila sumber daya yang sudah tersedia belum mencukupi. Pemerintah ingin membentuk pengamanan yang kuat agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum menjangkau wilayah pembangunan utama. Instruksi tersebut juga mencakup peningkatan pemantauan terhadap arah angin dan titik panas di sekitar Bukit Soeharto. Seluruh perkembangan diminta dilaporkan secara berkala agar keputusan penambahan kekuatan dapat dilakukan dengan cepat.

Kebakaran di Bukit Soeharto termasuk dalam kelompok karhutla pada lahan non-gambut yang saat ini ditangani pemerintah di beberapa wilayah Indonesia. BNPB mencatat total kebakaran non-gambut pada sejumlah lokasi mencapai sekitar 705,1 hektare. Selain 458 hektare di kawasan IKN, kebakaran juga tercatat di kawasan Gunung Ijen, Jawa Timur, dengan luas sekitar 2,5 hektare. Kawasan Gunung Butak di Jawa Timur mengalami kebakaran sekitar 16,5 hektare, sedangkan Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo di Solo terdampak sekitar 4,6 hektare. Kebakaran yang cukup luas juga sebelumnya terjadi di Teluk Bintuni, Papua Barat, mencapai sekitar 223,5 hektare. Untuk lokasi Teluk Bintuni, api dilaporkan telah berhasil dipadamkan. Pemerintah masih memusatkan sumber daya pada kawasan yang mempunyai titik api aktif dan berpotensi mengalami perluasan.

BNPB menjelaskan karakter lahan non-gambut membuat proses pemadaman di kawasan IKN relatif lebih mudah dibandingkan kebakaran pada lahan gambut. Pada lahan gambut, api dapat masuk ke lapisan tanah dan terus membara meskipun permukaannya terlihat telah padam. Kondisi tersebut membuat titik api dapat kembali muncul beberapa jam atau bahkan beberapa hari setelah proses pemadaman. Sementara pada lahan mineral atau non-gambut, petugas mempunyai peluang lebih besar mengendalikan api setelah sumber pembakaran berhasil dijangkau. Meski demikian, kebakaran seluas ratusan hektare tetap membutuhkan pengerahan personel dan peralatan dalam jumlah besar. Kondisi vegetasi kering serta angin dapat mempercepat penyebaran apabila pemadaman tidak dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, tim tetap melakukan pendinginan setelah api utama berhasil dikuasai untuk mengantisipasi munculnya kembali titik kebakaran.

Secara nasional, persoalan karhutla pada lahan gambut masih jauh lebih luas. BNPB mencatat total sekitar 72.008 hektare lahan gambut telah mengalami kebakaran di enam provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total luasan tersebut, sekitar 71.274,29 hektare telah berhasil dipadamkan. Sementara sekitar 734,81 hektare masih dalam proses penanganan. Angka tersebut dapat berubah karena kebakaran gambut mempunyai karakter yang dinamis dan titik yang sebelumnya padam dapat kembali membara. Petugas karena itu tidak hanya meninggalkan lokasi setelah api di permukaan menghilang. Pemantauan lanjutan diperlukan untuk memastikan tidak terdapat sumber panas yang masih tersimpan di bawah lapisan tanah.

BNPB memanfaatkan informasi satelit untuk membantu petugas menemukan titik panas yang membutuhkan pemeriksaan langsung. Data tersebut dikombinasikan dengan pemantauan lapangan untuk menentukan lokasi prioritas pemadaman. Ketika sebuah titik panas terdeteksi, tim darat akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah benar terdapat kebakaran aktif. Apabila api ditemukan, petugas melakukan pemadaman dan pendinginan sampai kondisi dinilai aman. Helikopter water bombing dapat digunakan apabila lokasi sulit dijangkau atau kebakaran telah meluas. Operasi Modifikasi Cuaca juga menjadi salah satu pilihan apabila terdapat kondisi atmosfer dan awan yang memungkinkan penyemaian. Pemerintah menekankan operasi udara tetap berfungsi sebagai pendukung karena keberhasilan akhir pemadaman sangat bergantung pada petugas yang bekerja langsung di darat.

Risiko karhutla saat ini masih cukup tinggi karena Indonesia berada dalam periode kemarau yang membuat vegetasi lebih mudah terbakar. Pemerintah sebelumnya telah memperkuat operasi penanganan di enam provinsi prioritas di Sumatra dan Kalimantan. Ribuan personel dari berbagai unsur telah dikerahkan untuk melakukan patroli, pemadaman, dan pendinginan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan ketersediaan pompa air, selang, sumber air, alat komunikasi, serta perlengkapan lain yang diperlukan ketika kebakaran muncul. Di sejumlah wilayah, helikopter patroli dan water bombing telah ditempatkan untuk mempercepat respons. Pencegahan menjadi perhatian karena api yang masih kecil jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan kebakaran yang telah menyebar ke area luas. Masyarakat juga kembali diingatkan tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar selama kondisi cuaca kering.

Selain aspek pemadaman, pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang diduga menyebabkan karhutla. Kepolisian telah menangani sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 orang sebagai tersangka dalam berbagai perkara kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak delapan korporasi juga sedang diusut untuk mengetahui kemungkinan adanya tanggung jawab perusahaan. Presiden Prabowo sebelumnya meminta aparat tidak hanya memproses pelaku yang ditemukan menyalakan api di lapangan. Penyelidikan harus dikembangkan kepada pihak yang memberikan perintah atau memperoleh keuntungan apabila ditemukan indikasi pembakaran terorganisasi. Pemerintah juga menyoroti temuan lahan bekas terbakar yang kemudian berubah menjadi kawasan perkebunan. Pola tersebut akan diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat kebakaran yang sengaja dilakukan sebagai metode pembukaan lahan.

Penanganan kebakaran 458 hektare di Bukit Soeharto kini menjadi salah satu prioritas karena pemerintah ingin memastikan api tidak bergerak menuju zona inti IKN. Satgas darat dan helikopter water bombing akan tetap dioperasikan selama masih terdapat titik kebakaran yang membutuhkan penanganan. BNPB juga akan melakukan pemantauan setelah api berhasil dikuasai untuk memastikan tidak muncul kebakaran baru di kawasan yang sama. Pemerintah menilai kecepatan respons menjadi penting mengingat Bukit Soeharto merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi ekologis sekaligus berada di sekitar wilayah pengembangan ibu kota baru. Presiden Prabowo telah meminta penambahan aset dilakukan apabila kondisi lapangan membutuhkan dukungan lebih besar. Pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, dan unsur terkait akan terus berkoordinasi selama operasi berlangsung. Dengan penguatan operasi darat dan udara, kebakaran diharapkan dapat segera dikendalikan sepenuhnya tanpa menjalar menuju kawasan inti Ibu Kota Nusantara.