Jakarta, 1 September 2026 – Rencana pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang menangani pengadaan dan tata kelola batu bara untuk pembangkit listrik mendapat perhatian dari kalangan pengamat energi. Pembentukan lembaga tersebut dinilai dapat memberikan efisiensi dalam pengadaan sekaligus memperkuat kepastian pasokan energi untuk pembangkit. Namun, mekanisme baru tersebut harus dirancang dengan hati-hati agar tidak justru menghambat kebutuhan operasional pembangkit. Peneliti energi Alpha Research Ferdy Hasiman menekankan bahwa keberadaan BLU nantinya harus mampu menjamin pasokan batu bara tersedia sesuai kebutuhan pembangkit, baik dari sisi jumlah, kualitas maupun waktu pengiriman. Fleksibilitas menjadi salah satu faktor penting agar keandalan sistem kelistrikan tetap terjaga.

Ferdy menjelaskan bahwa kebutuhan batu bara setiap pembangkit tidak selalu sama. Masing-masing pembangkit memiliki karakteristik dan spesifikasi teknis yang menentukan jenis batu bara yang dapat digunakan secara optimal. Karena itu, proses pengadaan tidak dapat hanya mempertimbangkan harga atau mekanisme pembelian dalam jumlah besar. Kualitas batu bara, spesifikasi, volume, jadwal pengiriman, serta karakteristik pembangkit harus diperhitungkan sejak awal agar pasokan benar-benar sesuai kebutuhan. Jika aspek tersebut tidak diperhatikan, efisiensi dalam proses pengadaan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru pada tahap operasional.

Salah satu hal yang perlu diperjelas adalah pembagian kewenangan antara BLU dengan pengelola pembangkit. Pemerintah perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab menentukan kebutuhan, melakukan pengadaan, mengatur distribusi, serta mengambil keputusan ketika terjadi perubahan kebutuhan di lapangan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Pengelola pembangkit juga tetap membutuhkan ruang untuk merespons kondisi yang bersifat mendesak. Dengan pembagian tugas yang jelas, BLU dapat menjalankan fungsi pengadaan tanpa menghilangkan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam pengoperasian pembangkit.

Fleksibilitas pasokan menjadi semakin penting karena kebutuhan listrik dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan beban listrik, gangguan pada fasilitas pembangkit, kondisi cuaca, maupun hambatan distribusi dapat memengaruhi kebutuhan bahan bakar. Sistem pengadaan yang terlalu kaku berpotensi membuat pembangkit kesulitan mendapatkan batu bara ketika membutuhkan tambahan pasokan dalam waktu cepat. Karena itu, BLU harus memiliki mekanisme yang memungkinkan penyesuaian volume maupun jadwal pengiriman berdasarkan kondisi aktual. Kemampuan merespons situasi tak terduga menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan lembaga tersebut.

Rencana pembentukan BLU sektor energi sendiri diarahkan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan batu bara serta gas bumi bagi pembangkit listrik. Pemerintah juga ingin meningkatkan efisiensi penyediaan energi sekaligus menjaga keterjangkauan biaya listrik bagi masyarakat dan industri. Dalam rancangan kebijakan tersebut, BLU akan memiliki fungsi yang luas, mulai dari merekonsiliasi kebutuhan, menyusun perencanaan pemenuhan, melakukan pengadaan, mendistribusikan, hingga mengelola keberlanjutan pasokan. BLU juga dirancang memiliki kewenangan untuk membeli dan menjual batu bara maupun gas bumi kepada pembangkit serta melakukan konsolidasi pengiriman.

Selain persoalan pasokan, aspek pembiayaan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Pengelolaan arus kas yang baik diperlukan agar pembayaran kepada pemasok berjalan lancar dan tidak menghambat distribusi batu bara. Kelancaran pembayaran kepada perusahaan tambang dapat membantu menjaga kemampuan pemasok memenuhi kebutuhan pembangkit secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme keuangan BLU mampu mendukung pengadaan dalam kondisi harga komoditas yang berubah-ubah. Pengelolaan risiko harga menjadi penting karena perubahan harga batu bara dapat memengaruhi biaya penyediaan energi dalam jangka panjang.

Ferdy menilai pembentukan BLU pada dasarnya dapat menjadi langkah positif apabila dirancang untuk menghasilkan efisiensi tanpa mengurangi keandalan sistem kelistrikan. Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap desain kelembagaan, pembagian kewenangan, skema pembiayaan, serta mekanisme pasokan sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing pembangkit sehingga sistem yang diterapkan tidak bersifat terlalu seragam. Dengan perencanaan yang matang, BLU dapat menjalankan fungsi sentralisasi pengadaan sekaligus tetap memberikan ruang bagi pengelola pembangkit untuk mengambil keputusan sesuai kebutuhan teknis.

Pada akhirnya, keberhasilan BLU batu bara tidak hanya akan diukur dari kemampuan menekan biaya pengadaan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga pembangkit tetap beroperasi secara optimal. Pasokan yang terlambat, tidak sesuai spesifikasi, atau tidak mencukupi dapat berdampak langsung terhadap keandalan sistem kelistrikan. Karena itu, efisiensi harus berjalan beriringan dengan kepastian pasokan dan fleksibilitas operasional. Pemerintah perlu memastikan BLU memiliki sistem yang mampu merespons perubahan kebutuhan secara cepat sekaligus menjaga koordinasi dengan pengelola pembangkit. Jika seluruh aspek tersebut dapat dipenuhi, pembentukan BLU berpotensi memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung keberlanjutan pasokan listrik nasional.