Jakarta, 5 Mei 2026 – Pengadilan menjatuhkan vonis 13 bulan penjara kepada seorang mantan pejabat terkait kasus korupsi lahan di kawasan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. Putusan ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset daerah.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Perbuatan tersebut dinilai melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kasus ini bermula dari pengelolaan lahan di kawasan wisata Gili Trawangan yang diduga tidak sesuai prosedur. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses tersebut disebut menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran hukum.

Selain hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi pejabat lainnya agar tidak melakukan tindakan serupa.

Pihak Kejaksaan Agung menyatakan akan terus mengawal penanganan kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan aset negara dan daerah. Penegakan hukum dinilai penting untuk menjaga integritas pengelolaan sumber daya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan kawasan wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Banyak pihak berharap pengelolaan lahan di wilayah tersebut dapat dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

Hingga saat ini, putusan pengadilan telah berkekuatan hukum, dan proses lanjutan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.